Begini Cara Menarik Investasi Pusat Data Tanpa Korbankan Kepentingan Nasional

​Gelombang investasi pusat data (data center) global kini mengalir deras ke kawasan Asia Tenggara, menyusul Singapura dan Johor, Malaysia, sebagai destinasi utama. Indonesia sendiri memegang potensi yang luar biasa berkat ketersediaan lahan luas dan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat.

Seharusnya, infrastruktur strategis ini mampu menjadi motor penggerak perekonomian nasional sekaligus akselerator digitalisasi.

​Namun, di balik peluang besar tersebut, benturan kepentingan kerap tak terhindarkan. Di satu sisi, Indonesia berambisi menjadi negara yang ramah investasi (investor-friendly).

Di sisi lain, pemerintah memikul kewajiban untuk melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan. Menemukan titik tengah di antara dua kutub yang tampak bertolak belakang ini menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi para pemangku kepentingan saat ini.

​Untuk menguliti tantangan kebijakan dan tata kelola tersebut, Editor-in-Chief CIO Insight Indonesia Wisnu Nguruho berdiskusi mendalam dengan pengurus Indonesia Data Center Ecosystem Council (IDCEC). Diskusi ini menghadirkan Ketua Umum IDCEC Nawi Jaya dan Ketua Bidang Advisory and Industry Recognition IDCEC Indrama Purba.

​Dalam hal ini, IDCEC memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan regulasi industri pusat data di Tanah Air.

​”Asosiasi siap menyusun rekomendasi kebijakan agar setiap investasi asing yang masuk tidak hanya berorientasi pada masuknya modal, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Mulai dari peningkatan penerimaan negara lewat pajak, penguatan rantai pasok (supply chain) lokal, hingga transfer kemampuan bagi industri dalam negeri,” ujar Nawi Jaya.

​Transparansi dan Kebijakan Satu Pintu (One Gateway)

​Lantas, bagaimana cara merumuskan garis tengah antara menarik investor global dan melindungi kedaulatan serta sumber daya domestik?.

Menurut Nawi, kuncinya terletak pada tiga pilar utama yaitu transparansi, penggunaan teknologi yang tepat, dan perencanaan sumber daya yang bertanggung jawab.

​Dari sisi transparansi, pengembang dan operator pusat data wajib terbuka mengenai proyeksi riil kebutuhan energi dan volume sumber daya air yang digunakan. Perhitungan standar efisiensi seperti Power Usage Effectiveness (PUE) dan Water Usage Effectiveness (WUE) harus dipaparkan secara jelas guna menekan dampak lingkungan. Sebagai perbandingan, Singapura mematok standar ketat di mana PUE atau WUE pusat data wajib berada di bawah 1,1.

​”Standar tinggi ini menuntut para pemain global untuk mendesain infrastrukturnya secara serius sejak awal,” katanya.

​Kendati demikian, penerapan standar ketat tersebut tidak boleh menjelma menjadi hambatan birokrasi bagi investor. Nawi menyoroti persoalan perizinan di Indonesia saat ini yang masih terpecah di berbagai direktorat dan kementerian sehingga menyulitkan koordinasi.

​”Sekarang di kita ini untuk perizinan data center kita ke direktorat ini, untuk pembuatan ini perizinannya satunya lagi beda-beda. Jadi kalau bisa kita mengusulkan, kita ingin pemerintah itu membuat satu bidang khusus. Misalnya di bawah kementerian perindustrian kah atau kementerian apakah yang mengatur mengenai data center ini. Jadi satu pintu. Secara komunikasi dan secara perizinan juga tentu akan lebih efektif. Jadi ketika ini semakin cepat juga membuat investor juga makin nyaman,” ujarnya.

​Melalui penerapan sistem perizinan satu pintu atau one gateway di bawah satu instansi khusus, alur komunikasi dan proses birokrasi akan berjalan jauh lebih efektif. Langkah ini mengadopsi kepastian hukum seperti di Singapura, di mana proses perizinan lisensi (licensing) secara keseluruhan dapat rampung dalam kurun waktu enam bulan.

​Membangun Ekosistem yang Berdampak bagi Masyarakat

​Senada dengan Nawi, Indrama Purba menambahkan bahwa kehadiran pusat data harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem multidisiplin yang luas. Ekosistem ini mencakup teknik sipil, arsitektur, mekanikal, elektrikal, hingga lapisan aplikasi kecerdasan buatan (AI) di tingkat atas. Oleh karena itu, penerapan standar sejak tahap desain awal menjadi harga mati.

​Indrama juga menggarisbawahi pentingnya multiplier effect bagi komunitas sekitar. Dampak berganda tersebut meliputi penciptaan lapangan kerja lokal (creating jobs), penataan konstruksi sesuai standar, hingga mitigasi keselamatan dan kenyamanan lingkungan seperti pengendalian tingkat kebisingan genset serta getaran agar tidak mengganggu fasilitas publik maupun permukiman warga.

​”Dengan begitu, ekosistem ini bisa berkembang bersama dan masyarakat juga ikut merasakan manfaatnya, termasuk penciptaan lapangan kerja. Industri data center itu sifatnya multidisiplin, mulai dari teknik sipil, arsitektur, mekanikal, elektrikal, hingga lapisan aplikasi di atasnya. Semua aspek ini harus kita lihat secara komprehensif agar benar-benar memberi manfaat bagi bangsa,” ucap Indrama.

​Indonesia perlu memadukan kepastian hukum melalui regulasi satu pintu, penguatan rantai pasok lokal, transparansi pemanfaatan sumber daya, dan standar operasional yang ramah lingkungan. Dengan kombinasi tersebut, Indonesia diyakini mampu merangkul investasi pusat data global tanpa mengorbankan kepentingan jangka panjang masyarakat maupun kelestarian alam di dalam negeri.

 

Baca Juga