Pembangunan pusat data di Indonesia sedang berada dalam gelombang pertumbuhan yang masif. Indonesia memiliki peluang besar menjadikan sektor itu sebagai pilar masa depan bagi perekonomian nasional dan laju digitalisasi. Apalagi Indonesia mempunyai keunggulan lahan yang luas dan potensi ekonomi digital yang berkembang pesat.
Kendati demikian, ekspansi masif ini turut memicu polemik tersendiri di tengah masyarakat. Salah satu isu yang paling mengemuka adalah kekhawatiran publik terhadap dampak lingkungan dari infrastruktur modern yang dinilai “rakus air dan listrik”. Hal ini dikhawatirkan memicu kelangkaan sumber daya bagi masyarakat luas.
Untuk mengupas tuntas persoalan tersebut, Editor-in-Chief CIO Insight Indonesia Wisnu Nguruho berbincang secara mendalam dengan pengurus Indonesia Data Center Ecosystem Council (IDCEC), asosiasi yang membawahi para pelaku industri pusat data di Indonesia. Diskusi ini menghadirkan Ketua Umum IDCEC Nawi Jaya bersama Ketua Bidang Advisory and Industry Recognition IDCEC Indrama Purba.
Dari Tradisional ke Era AI: Memahami Pergeseran Teknologi
Nawi Jaya menjelaskan IDCAC dibentuk untuk memperkuat ekosistem pusat data di Indonesia sekaligus mendukung masa depan digital nasional. ”Pusat data bukan sekadar bangunan berisi peladen (server), melainkan infrastruktur strategis yang menghubungkan teknologi, energi, telekomunikasi, investasi, sumber daya manusia, hingga berbagai sektor ekonomi,” kata Nawi Jaya.
Asosiasi ini mengusung visi besar untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan, inovatif, berdaya saing regional dan global melalui kolaborasi lintas industri, pertukaran pengetahuan, pemenuhan standar profesionalisme, dan kepatuhan regulasi.
Namun, tantangan terbesar industri saat ini bergeser seiring dengan lonjakan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Indrama Purba memaparkan adanya shifting atau pergeseran prinsip yang sangat kontras antara pusat data tradisional dan pusat data AI modern.
”Dulu waktu kita tradisional, itu density per rack-nya itu kecil, tiga, lima kilowatt, taruhlah sampai 10 kilowatt per rack. Nah sekarang sudah lebih dari situ, bahkan ada 30, 50, bahkan nanti dengan teknologi yang Vera Rubin katanya itu sudah bisa sampai 250 bahkan ada 1 meja. Kemudian tadinya dulu itu pakai CPU, sekarang ke GPU. Yang semuanya itu berdampak kepada konsumsi power dan juga menghasilkan panas. Nah panas inilah yang membutuhkan cooling. Cooling salah satunya juga membutuhkan power dan air,” ungkapnya.
Lonjakan densitas hingga belasan kali lipat per rak inilah yang mengubah lanskap kebutuhan energi dan termal secara drastis.
Belajar dari Negara Tetangga Mengelola Isu Lingkungan
Isu konsumsi sumber daya ini kian memanas di ruang publik, terutama setelah munculnya kontroversi pembangunan pusat data di dekat Waduk Jatiluhur yang menjadi tumpuan irigasi dan pasokan air kawasan sekitar.
Menanggapi hal tersebut, Indra menilai kehadiran asosiasi bertujuan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam meredam polemik serupa yang sebelumnya juga terjadi di Amerika Serikat (AS), Thailand, hingga Johor, Malaysia. Ia menegaskan bahwa perizinan pembangunan harus melalui neraca sumber daya air yang transparan dan penerapan standar efisiensi global seperti Power Usage Effectiveness (PUI) serta Water Usage Effectiveness (WUI).
”Setiap pembangunan pusat data wajib melalui tahapan ketat berupa technical due diligence dan site due diligence yang melibatkan konsultan independen pihak ketiga untuk menguji ketersediaan air, pasokan listrik, dan dampak lingkungan sebelum izin bangunan diterbitkan,” tegas Nawi Jaya.
Aturan main di Indonesia sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025. Regulasi itu mengkategorikan pusat data sebagai industri yang idealnya berlokasi di dalam kawasan industri untuk menjamin ketersediaan kapasitas air dan lingkungan yang memadai.
Kendati demikian, Nawi menilai pemerintah masih perlu memperkuat regulasi tambahan guna mengantisipasi penerimaan sosial (social acceptance). Ia merujuk pada langkah negara tetangga seperti Singapura dengan skema Green Mark Data Centers, Malaysia dengan panduan efisiensi air-energi, hingga tindakan tegas pemerintah Thailand yang sempat menghentikan seluruh aktivitas pusat data untuk merumuskan regulasi khusus.
Menjawab Tantangan Termal: Inovasi Pendinginan Mutakhir
Menghadapi tantangan panas ekstrem dari akselerator GPU yang bekerja keras memproses training maupun inference AI, industri tentu tidak tinggal diam. Indra memaparkan bahwa inovasi teknologi pendinginan mutakhir kini mulai diperkenalkan untuk meredam suhu sekaligus menekan kebisingan operasional.
“Ke depannya, kita bisa menggunakan teknologi direct liquid cooling atau immersion cooling yaitu teknologi pendinginan dengan merendam perangkat ke dalam cairan khusus non-konduktor yang tidak menghantarkan listrik. Teknologi inilah yang seharusnya mulai kita perkenalkan. Kita perlu berkolaborasi dengan pelaku ekosistem penyedia teknologi dan pemain data center agar desain infrastruktur ke depan bisa dirancang seoptimal dan seefisien mungkin,” katanya.
Melalui teknologi Direct-to-Chip Liquid Cooling dan Immersion Cooling (cairan khusus non-konduktor), panas pada komponen pemrosesan utama dapat dikompensasi secara optimal. Sementara itu, sistem pendinginan udara (air cooling) cukup diandalkan untuk menjaga suhu ambien di dalam ruang peladen (data hall).
Di samping itu, standar bangunan hijau (seperti standar LEED) turut mewajibkan efisiensi melalui siklus penggunaan air berulang (10 cycles) sebelum air ditreatment kembali dan pengaturan PUI ketat seperti di Singapura yang mematok angka di bawah 1,1.
Tata Letak dan Kebijakan Satu Pintu
Sebagai langkah antisipatif agar kehadiran infrastruktur digital tidak bergesekan dengan kenyamanan masyarakat seperti kasus kebisingan genset atau getaran di dekat permukiman serta fasilitas kesehatan yang sempat terjadi di Thailand, IDCEC mendorong pendekatan tata letak terpusat seperti Tech Park (CDNAG di Malaysia).
Nawi Jaya menekankan pentingnya orientasi investasi jangka panjang yang tidak hanya mengejar masuknya modal asing, tetapi juga menghadirkan nilai tambah nyata bagi Indonesia:
”Selama ini kita lihat investor datang beli tanah, beli listrik, dapat air, selesai. Bahkan pembangunannya pun orang-orangnya menggunakan tenaga dari luar. Kita jadinya hanya jadi penonton ini. Nah makanya di sini kita siap menjadi mitra pemerintah untuk menyusun rekomendasi, kebijakan, dan persyaratan-persyaratan pembangunan data center. Jadi tidak hanya orientasi investasi masuknya, tapi juga pada manfaat jangka panjang,” kata Nawi.
Untuk mencapai titik keseimbangan antara keterbukaan investasi dan perlindungan publik, Nawi mengusulkan agar pemerintah menerapkan sistem perizinan terintegrasi satu pintu (one gateway). Penyeragaman birokrasi di bawah kementerian khusus akan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi investor, berkaca pada proses perizinan di Singapura yang dapat rampung dalam waktu enam bulan.
Pada akhirnya, diperlukan keselarasan antara transparansi data, pemilihan teknologi pendingin yang tepat, perencanaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan regulasi yang kokoh. Sinergi keempat pilar itu akan memastikan kehadiran pusat data AI di Indonesia benar-benar mewujudkan visi besarnya. Dengan demikian, infrastruktur ini mampu mempermudah kehidupan manusia tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat luas.


