Kebijakan perdagangan global kembali bergejolak setelah Departemen Perdagangan Amerika Serikat (US Department of Commerce) melalui Bureau of Industry and Security (BIS) menerbitkan aturan internal terbaru pada 16 November 2026.
Regulasi bertajuk Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors ini menandai babak baru pengetatan chip kecerdasan buatan (AI) asal Negeri Paman Sam yang secara khusus menyasar kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Aturan anyar ini menegaskan bahwa pembatasan tidak lagi sekadar berfokus pada larangan ekspor langsung ke Tiongkok.
Pemerintah AS kini mulai mengatur penggunaan serta akses terhadap chip dan kapasitas komputasi (compute) di negara ketiga oleh entitas dari negara yang masuk dalam daftar embargo.
Antara Lisensi Ekspor dan Akses Jarak Jauh
Berdasarkan dokumen resmi BIS tersebut, terdapat dua poin krusial yang perlu dipahami secara mendalam oleh para pelaku industri di tanah air.
Pertama, terkait lisensi ekspor chip, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil masuk ke dalam daftar negara yang memerlukan izin (license) dari AS untuk proses ekspor, re-ekspor, maupun transfer semikonduktor canggih tertentu.
Kendati demikian, Sekretaris Jenderal Indonesia Data Center Ecosystem Council (IDCEC), Erick Hadi, meluruskan pemahaman yang berkembang di lapangan. Menurutnya, pernyataan bahwa setiap operator harus mengantongi lisensi untuk setiap pembelian chip perlu sedikit diluruskan.
”Kewajiban lisensi ekspor pada dasarnya berada pada transaksi ekspor, re-ekspor, atau transfer yang tercakup aturan. Bukan berarti setiap operator otomatis harus mengurus izin individual untuk setiap unit chip yang dibeli,” ujar Erick Hadi.
Kedua, aturan ini juga mengatur aspek akses komputasi jarak jauh (remote access). Operator data center di luar AS yang menyediakan kapasitas komputasi signifikan kepada perusahaan berpusat atau memiliki ultimate parent di negara yang terkena pembatasan AS (termasuk Tiongkok), berpotensi diwajibkan mengantongi lisensi tersendiri.
Tantangan Operasional dan Potensi Ketimpangan Pasar
Terbitnya regulasi ini memunculkan sejumlah implikasi teknis dan operasional yang mendesak untuk segera diperiksa. Erick Hadi memaparkan bahwa ada lima hal penting yang menurutnya perlu segera diperiksa oleh para pelaku industri di Indonesia:
- Pengiriman (shipment) unit GPU AI kelas tertentu ke Indonesia akan menghadapi proses perizinan ekspor AS.
- Operator perlu memastikan distributor, reseller, dan pemasok memahami klasifikasi ECCN serta persyaratan lisensi.
- Perlu pemeriksaan lebih ketat terhadap identitas, kepemilikan, dan lokasi perusahaan pengguna compute.
- Perlu peninjauan klausul penggunaan kapasitas, subleasing, dan akses tidak langsung oleh perusahaan dari negara yang dibatasi.
- Jadwal pengadaan GPU, commissioning, and ekspansi kapasitas berpotensi menghadapi ketidakpastian tambahan.
Di sisi lain, regulasi ini juga menyimpan celah yang berpotensi memicu ketimpangan. Erick Hadi mencatat ada satu hal penting yang perlu diperhatikan: perusahaan yang berkantor pusat di AS dan memenuhi persyaratan pelaporan mendapatkan pengecualian untuk ketentuan lisensi berbasis negara tujuan tersebut.
Kondisi ini dikhawatirkan memicu perbedaan perlakuan di lapangan.
“Bisa muncul perbedaan perlakuan antara operator lokal dan perusahaan hyperscaler AS (contoh: Microsoft, Oracle, Amazon di Indonesia bisa lolos dengan lebih mudah),” jelas Erick Hadi.
IDCEC memetakan setidaknya tiga risiko utama yang mengancam ekosistem data center di tanah air:
- Pengadaan chip tertunda: Setiap shipment harus menunggu lisensi case-by-case, sehingga target data center 2.000 MW pada 2029 bisa mundur.
- Operator lokal kalah bersaing: Hyperscaler AS mendapatkan pengecualian, sementara operator lokal tidak.
- Migrasi pelanggan: Customer Tiongkok yang selama ini menyewa GPU compute di Indonesia berpotensi pindah ke negara yang tidak masuk dalam daftar pembatasan tersebut (misalnya Filipina atau Vietnam, yang meskipun belum masuk daftar 5 negara ini, tetap terkena aturan remote access).
Langkah Cepat dan Strategi Mitigasi IDCEC
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, IDCEC bergerak cepat mengambil sikap strategis. Dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal IDCEC, Erick Hadi menegaskan bahwa pihaknya menyiapkan lima langkah konkret guna melindungi kepentingan industri nasional:
- Industry briefing: Mengundang operator lokal, hyperscaler, penyedia layanan GPU cloud, distributor, serta system integrator untuk membahas aturan BIS ini.
- Impact assessment: Mengidentifikasi berapa banyak proyek AI data center Indonesia yang bergantung pada pasokan GPU dan semikonduktor AS.
- Regulatory clarification: Mengadakan diskusi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Komdigi, dan instansi terkait untuk memahami implikasi aturan tersebut bagi Indonesia.
- Collective industry position: Mengumpulkan masukan industri dan menyusun rekomendasi bersama kepada pemerintah Indonesia maupun otoritas AS.
- Supply chain compliance: Membuat panduan praktis bagi operator dan pemasok mengenai klasifikasi chip, lisensi ekspor, customer due diligence, serta kepatuhan terhadap aturan penggunaan compute.
Sebagai bentuk tindak lanjut teknis, IDCEC mengusulkan pembentukan Compliance Task Force yang mengintegrasikan aspek hukum, KYC, dan pengadaan dari para operator data center. Satuan tugas ini akan mengemban tugas krusial:
”Bentuk Compliance Task Force yang kami usulkan adalah checklist compliance di sisi Legal + KYC + Procurement dari para operator di data center,” terang Erick Hadi.
Tugas spesifik task force tersebut meliputi:
- Melakukan checklist compliance terhadap semua tenant yang ultimate parent-nya berada di lima negara terdampak.
- Menyiapkan templat due diligence yang dapat dipakai oleh semua operator.
- Menyiapkan satu pintu pengajuan lisensi ke BIS via vendor chip (Nvidia/AMD), bukan masing-masing operator yang melakukan sendiri, sekaligus membentuk jalur komunikasi bersama dengan vendor chip untuk pengajuan lisensi tersebut.


