Di tengah kompleksitas era digital yang kian meningkat, perusahaan di berbagai belahan dunia semakin bergantung pada vendor eksternal untuk memperkuat benteng pertahanan siber mereka.
Kendati demikian, laporan terbaru dari firma penasihat dan audit global Grant Thornton mengungkap sebuah ironi yaitu banyak organisasi masih menyimpan celah menganga dalam program manajemen risiko dan tata kelola mereka.
Kondisi itu membuat korporasi kian rentan terhadap hantaman serangan siber yang pada gilirannya membawa eskalasi konsekuensi hukum hingga kerugian reputasi jangka panjang.
Berdasarkan riset yang dipublikasikan pada Selasa tersebut, dua pertiga pemimpin bisnis menempatkan manajemen risiko sebagai prioritas utama.
Sayangnya, kurang dari setengah dari mereka yang mengaku bahwa organisasi telah menerapkan kerangka kerja secara konsisten di seluruh lini.
Ancaman siber bahkan dipandang sebagai salah satu batu sandungan terbesar bagi kinerja perusahaan dalam dua tahun ke depan, sebagaimana disuarakan oleh tiga perempat dari total 1.100 pemimpin bisnis yang disurvei.
Namun di sisi lain, tidak sampai separuh responden yang mengaku memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi dalam mengenali serangan siber canggih saat insiden itu benar-benar melanda.
Tembok Penghalang Visibilitas Data
Grant Thornton memetakan bahwa kualitas dan visibilitas data menjadi sandungan terbesar bagi ketahanan siber organisasi, dengan 65 persen responden menempatkannya sebagai keprihatinan nomor satu. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan teknologi (62 persen), kompleksitas jaringan (62 persen), serta tingkat ketergantungan yang tinggi pada rantai pasok (58 persen).
Di tengah krisis talenta dan kesulitan korporasi dalam merekrut pakar keamanan siber internal, kehadiran perusahaan keamanan pihak ketiga menjadi solusi darurat. Pihak ketiga ini kini “menjadi sumber kapabilitas pertahanan yang penting,” catat laporan tersebut.
Secara statistik, hampir seluruh responden yakni 96 persen mengonfirmasi bahwa organisasi menggunakan tingkat kapabilitas luar (outsourced) tertentu demi mendeteksi dan merespons ancaman siber. Kendati demikian, integrasi antara sistem internal korporasi dan vendor masih tergolong tambal sulam.
Hal itu mencerminkan kekhawatiran klasik seputar paparan risiko, atau justru mengindikasikan belum matangnya hubungan kemitraan antara pelanggan dan penyedia jasa.
Buktinya, hanya seperempat pemimpin bisnis yang menyatakan bahwa vendor keamanan siber pihak ketiga mereka telah “terintegrasi dengan proses internal, menggunakan otomatisasi, dan perangkat bersama.”
Urgensi Tata Kelola AI dan Ancaman Fraud Modern
Di luar ancaman siber konvensional, teknologi kecerdasan buatan (AI) kini memegang porsi masif dalam kalkulasi risiko korporasi.
Ironisnya, banyak perusahaan masih tertinggal jauh dalam hal kesiapan proses dan infrastruktur teknologi guna mengawasi ekspansi AI yang bergerak cepat.
Grant Thornton mencatat bahwa hanya 26 persen pemimpin bisnis yang mengeklaim organisasinya telah memiliki “tata kelola AI yang canggih, terintegrasi dengan pemantauan berbasis data.”
Bahkan, hampir 6 dari 10 responden mengungkapkan bahwa penggunaan AI di perusahaan yang dibarengi kemampuan tata kelola minim merupakan “sumber utama risiko di masa depan atau pengawasan regulasi.”
Ancaman penipuan berbasis AI (AI-enabled fraud) juga kian marak dan menjelma sebagai momok baru. Sebanyak 55 persen pemimpin bisnis menobatkannya sebagai kekhawatiran penipuan utama, meski modus penipuan siber tradisional seperti phishing secara umum masih mendominasi tingkat keresahan para responden.
Menuju Paradigma “Intelijen Risiko” yang Terpadu
Guna menutup celah visibilitas dan memperketat pengawasan terhadap teknologi baru yang rentan, Grant Thornton menegaskan bahwa dunia usaha wajib beralih menuju perspektif “intelijen risiko” yang terintegrasi penuh.
“Keamanan siber, kepatuhan, forensik, dan audit internal membutuhkan pandangan bersama mengenai risiko dan data,” tulis laporan tersebut.
“Tetapkan definisi umum, data yang terstandarisasi, dan kepemilikan yang jelas agar para pemimpin dapat melihat bagaimana keterkaitan paparan risiko dan menggunakan pemahaman itu untuk memandu strategi dan investasi,” ujarnya.
Sebagai garis pertahanan terakhir dalam menghadapi lanskap ancaman yang terus berakselerasi, korporasi juga didorong untuk memanfaatkan otomatisasi berbasis AI.
Pasalnya, metode pengawasan manual dinilai sudah kedaluwarsa. Seperti ditegaskan dalam laporan, “tinjauan berkala tidak lagi cukup cepat untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh ancaman bertenaga AI.”
