Penerapan kecerdasan buatan (AI) di ranah korporasi kini sudah menjadi pemandangan lumrah. Namun, di balik masifnya adopsi teknologi ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia masih menghadapi satu pertanyaan mendasar, siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kepemilikan dan tata kelola AI?.
Berdasarkan laporan terbaru dari firma konsultan teknologi Thoughtworks yang melibatkan 3.200 Chief Information Officer (CIO) secara global, terungkap bahwa belum ada satu pun model dominan yang secara mutlak mengatur kepemilikan maupun pengelolaan anggaran AI di tingkat perusahaan.
AI Terpusat dan Beban Tanggung Jawab Sepihak
Meskipun pengambilan keputusan terbagi-bagi di berbagai lini, beban pertanggungjawaban ternyata dipikul secara tidak proporsional oleh para pemimpin teknologi.
Laporan tersebut mencatat bahwa 94 persen CIO di Amerika Serikat (AS) menyatakan tim mereka akan dimintai pertanggungjawaban penuh atas segala pelanggaran keamanan atau kepatuhan hukum (compliance).
Tanggung jawab mutlak itu berlaku bahkan untuk pelanggaran yang dipicu oleh perangkat AI yang sebenarnya dikerjakan oleh unit bisnis lain.
Kendati hampir seluruh eksekutif teknologi mengklaim memiliki visibilitas penuh terhadap perangkat AI yang beroperasi di berbagai departemen, visibilitas tersebut ternyata tidak serta-merta berbanding lurus dengan akuntabilitas di lapangan.
Dilema Akuntabilitas dan Tekanan di Puncak Pimpinan
Tekanan yang diemban oleh para eksekutif teknologi kini kian menggunung. Riset lain dari platform AI Writer bahkan menunjukkan bahwa 61 persen pemimpin teknologi khawatir kehilangan posisi jika mereka gagal mengarahkan organisasi melewati masa transisi AI.
Thomas Squeo, Chief Technology Officer (CTO) Thoughtworks Americas, mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan harus segera mengevaluasi ulang model kepemilikan AI mereka agar pihak yang membuat keputusan memiliki otoritas dan informasi yang memadai.
”Perubahan peran dan alur kerja ini melibatkan pimpinan manusia, bisnis, dan teknologi secara bersama-sama. Keuangan mendapatkan visibilitas terhadap konsumsi dan nilai. Sementara itu unit bisnis harus membuat keputusan lokal dalam kerangka pengaman,” ujar Thomas Squeo kepada CIO Dive melalui surat elektronik.
Langkah Strategis Menghadapi Fragmentasi Kepemilikan
Karena kepemilikan AI terdistribusi di berbagai departemen, lebih dari separuh CIO kini berencana menempatkan (embed) tenaga ahli teknologi langsung di dalam unit-unit bisnis.
Sementara itu, hampir setengah dari responden berencana memperluas cakupan peran CIO supaya dapat mengawasi strategi dan implementasi AI secara menyeluruh di tingkat korporasi.
Kendati sebagian besar CIO merasa organisasinya sangat siap mengelola tata kelola AI, sebanyak 88 persen di antaranya tetap mengakui bahwa laju adopsi teknologi ini masih bergerak jauh lebih cepat daripada perangkat tata kelolanya.
Squeo menilai tidak ada model tata kelola AI yang ideal untuk semua organisasi. Ia menyarankan para CIO agar membuat proses adopsi AI dapat direplikasi di seluruh perusahaan melalui penyediaan lingkungan teknologi bersama. Dengan arsitektur dan kontrol yang ramping, CIO tidak perlu lagi menyetujui setiap kasus penggunaan (use case) AI satu per satu.
”Saya melihat CIO sebagai sosok yang menghubungkan adopsi lokal dengan skala enterprise, memastikan apa yang berhasil di satu bagian bisnis dapat bertumbuh tanpa kehilangan arsitektur dan kendali yang membuatnya andal,” pungkas Squeo.
