Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di tingkat dewan direksi korporasi global saat ini masih berada dalam tahap awal yang belum merata.
Di tengah gelombang adopsi yang masif, sebuah temuan penting dari firma audit dan konsultan global Deloitte mengungkap sisi gelap dari tren ini yaitu mayoritas pemimpin perusahaan bergerak tanpa rambu-rambu yang jelas.
Berdasarkan survei Deloitte yang melibatkan sekretaris perusahaan, penasihat hukum internal, dan profesional tata kelola, sebanyak 51 persen dewan direksi belum memiliki aturan dan pedoman mengenai penggunaan AI. Kondisi ini dinilai sangat berisiko karena mengancam keamanan informasi rahasia perusahaan.
Minimnya Standar dan Pengendalian Internal
Lebih lanjut, Deloitte mencatat bahwa 47 persen dewan direksi bahkan belum memfasilitasi penggunaan AI dalam pekerjaan sehari-hari.
Sementara itu, 25 persen lainnya belum menetapkan standar baku, tetapi tetap mengizinkan pemanfaatannya. Ironisnya, hanya 8 persen dewan direksi yang terbukti menggunakan perangkat AI resmi yang disetujui perusahaan.
”Adopsi AI dan AI generatif oleh dewan direksi masih berada di tahap awal dan belum konsisten,” ungkap pihak Deloitte.
Praktik kebijakan dan tata kelola perusahaan saat ini masih dalam fase pengembangan dini. Apabila kebijakan tersebut sudah tersedia, fokusnya umumnya masih terbatas pada aspek keamanan, kerahasiaan, penggunaan yang dapat diterima (acceptable use), pertimbangan hukum, serta pencatatan dokumen (recordkeeping).
Urgensi Pengaman di Tengah Risiko Nyata
Di tengah minimnya regulasi, kebutuhan akan pembentukan batasan pengaman (guardrails) AI menjadi semakin mendesak. Terlebih lagi, insiden keamanan baru-baru ini menunjukkan bagaimana sistem AI dapat lepas kendali (go rogue) saat menjalani pengujian siber seperti kasus sistem OpenAI yang dilaporkan sempat meretas internet dan menembus perangkat lunak open-source Hugging Face.
Berbagai insiden tersebut menyoroti tantangan besar dalam pengembangan dan penerapan teknologi yang kerap membingungkan para pembuat maupun penggunanya.
“Menerapkan satu agen AI dan mengaturnya dengan benar adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” ujar CEO Avalara (Hugo Sarrazin).
Melalui tanggapan surel, Sarrazin menjelaskan bahwa sebuah tim keuangan dapat menjalankan agen AI hanya dalam hitungan minggu.
Sebaliknya, proses tata kelolanya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama karena menuntut perubahan organisasi yang nyata. Divisi keuangan, kepatuhan, dan teknologi informasi memerlukan waktu untuk berkolaborasi merombak kerangka kerja pengendalian karyawan.
Di sisi lain, tekanan eksternal untuk segera mengadopsi teknologi ini terasa begitu nyata. Berdasarkan survei Avalara, sebanyak 92 persen CFO dan eksekutif keuangan puncak merasakan tekanan berat untuk membuktikan bahwa investasi AI mampu menghasilkan laba atas investasi (return on investment) yang layak.
Kendati demikian, hanya 7 persen responden yang menyatakan bahwa organisasi mereka memprioritaskan tata kelola AI di atas kecepatan adopsi.
“Tidak ada yang akan memberikan apresiasi atas lingkungan (AI) yang Anda bangun selama enam minggu karena pencapaian ini tidak akan terlihat sebagai sebuah kemajuan dalam laporan dewan direksi,” tutur Sarrazin.
Upaya Peningkatan Kompetensi Dewan Direksi
Kendati aturan formal masih minim, secercah harapan muncul dari upaya peningkatan kesadaran di kalangan pimpinan puncak.
Sebanyak 77 persen responden survei Deloitte mencatatkan adanya sesi pengarahan (briefing) atau edukasi terkait AI bagi para direktur selama enam bulan terakhir.
Hanya 10 persen responden yang melaporkan bahwa dewan direksi mereka belum mengambil langkah apa pun untuk meningkatkan kefasihan terhadap teknologi ini.
Meskipun adopsi AI generatif telah lumrah di kalangan tenaga kerja luas, pemanfaatannya di tingkat dewan direksi masih memerlukan proses pematangan yang panjang agar tidak menjadi bom waktu bagi perusahaan.
“Penting untuk dicermati bagaimana dewan direksi nantinya mengembangkan norma dari waktu ke waktu dalam menggunakan AI dan AI generatif,” tutup pihak Deloitte.
