Industri data center Indonesia sedang mengalami lonjakan luar biasa. Dalam kurang dari satu dekade, kapasitas data center nasional yang dikelola anggota IDPRO (Indonesia Data Center Provider Organization) meroket dari sekitar 32 MW pada 2016 menjadi 450 MW saat ini.
Sebuah lompatan hampir 1.400 persen, pertumbuhan yang mengesankan dan jarang terjadi di sektor teknologi mana pun.
Namun, di balik kilau pertumbuhan tersebut, tersimpan tanda bahaya. Meski pasar digital Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia, investasi infrastruktur digital justru banyak mengalir ke negara tetangga.
Indonesia berpotensi menjadi pasar terbesar tetapi tanpa fondasi infrastruktur digital yang memadai, sebuah risiko serius bagi masa depan ekonomi digital.
Hal itu ditegaskan oleh Hendra Suryakusuma (Ketua IDPRO) dalam perbincangannya dengan CIO Insight. “Masyarakat kita adalah populasi yang sangat besar. Lebih dari 200 juta penduduk menggunakan internet. Ini adalah modal raksasa,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi digital pun mencerminkan potensi tersebut. Gross Merchandise Value (GMV) Indonesia diproyeksikan melesat dari USD8 miliar pada 2018 menjadi USD135 miliar pada 2024. GMW Indonesia juga diproyeksikan kembali melonjak ke USD320 miliar pada 2030.
“Artinya, secara ekonomi internet, Indonesia adalah negara yang sangat seksi,” tegas Hendra.
Ketertinggalan Infrastruktur di Tengah Lonjakan Pasar
Sayangnya, “keseksian” pasar Indonesia tidak diikuti kemampuan infrastruktur digital yang memadai. Dengan total kapasitas sekitar 518 MW, Indonesia masih tertinggal dari Singapura dan Malaysia yang sudah menembus 1,3–1,5 GW.
Ironisnya, perusahaan teknologi global justru memilih menyimpan data pengguna Indonesia di luar negeri. Kasus ByteDance atau TikTok menjadi contoh paling gamblang.
TikTok memiliki lebih dari 120 juta pengguna di Indonesia, tetapi menempatkan data centernya di Johor Bahru dan bahkan membangun fasilitas baru di Bangkok.
Saat berdiskusi dengan ByteDance, Hendra mengaku terkejut. “Salah satu jawaban mereka, ease of doing business di Indonesia masih sangat tidak baik untuk mereka.”
“Sebelas Pintu” vs “Satu Pintu”
Akar masalahnya jelas ada pada birokrasi dan regulasi yang berbelit-belit. Untuk membangun satu data center, investor harus berhadapan dengan setidaknya 11 institusi berbeda mulai dari perizinan, insentif fiskal, hingga urusan tarik kabel listrik. Belum lagi isu non-teknis seperti tekanan ormas atau dinamika lapangan yang menambah biaya dan risiko.
Bandingkan dengan Malaysia, yang hanya memiliki satu institusi kunci yaitu MDEKM yang akan mengurus semuanya, dari perizinan hingga insentif. Karena itu, Johor Bahru melonjak dari 10 MW pada 2019 menjadi hampir 1,5 GW pada 2024, mengungguli Indonesia hanya dalam lima tahun.
“Kita jangan sampai hanya jadi negara market. Jika tidak dibenahi, investasi infrastruktur digital yang seharusnya masuk Indonesia akan terus berakhir di luar negeri,” ujarnya.
Batam Jadi Kartu As
Meski tertinggal, Indonesia sebenarnya memiliki satu keunggulan strategis yaitu Batam dan Nongsa Digital Park. Berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Batam menawarkan beberapa keunggulan yaitu:
- Tanpa import duty
- Tanpa PPN
- Tanpa corporate income tax tertentu
- Kemudahan logistik dan perizinan
Hasilnya terasa jelas, biaya pembangunan 1 MW di Batam hanya USD 5–6 juta, jauh lebih rendah dibanding Jakarta yang bisa mencapai USD 10 juta.
Tak heran dua pemain besar langsung berani membangun fasilitas dengan kapasitas lebih dari 120 MW di Batam.
Namun, ada catatan penting, sebagian besar layanan mereka masih serving Singapura, terutama setelah negara tersebut terkena moratorium pembangunan data center.
Indonesia belum secara maksimal menjadikan Batam sebagai lompatan untuk menarik investasi global.
Era AI Membuka Kelas Kompetisi Baru
Dalam podcast CIO Insight, Hendra menegaskan bahwa era AI menciptakan level playing field baru. Infrastruktur AI membutuhkan:
- GPU density yang lebih tinggi
- Power consumption yang jauh lebih besar
- Pendinginan canggih
- Lahan luas untuk hyperscale
Fenomena itu membuka peluang baru bagi negara-negara berkembang yang punya sumber daya besar, termasuk tanah luas, air melimpah, dan potensi energi terbarukan. Hendra menyebut Indonesia punya tiga modal penting yaitu:
- Potensi energi terbarukan (EBT) dari geothermal, hydro, solar, dan biomass.
- Ketersediaan air, kontras dengan Malaysia dan Singapura yang menghadapi tekanan suplai air.
- Lahan luas, terutama di luar Jawa, untuk membangun AI data center berskala raksasa.
Jika semua potensi itu dikelola dengan tepat, Indonesia bisa menjadi lokasi ideal untuk AI data center.
Indonesia Jadi Pemimpin Asia Pasifik
Di bagian akhir podcast, Hendra menegaskan visinya, Indonesia harus menjadi pemimpin industri data center di Asia Pasifik.
Untuk mencapainya, ada empat strategi inti yaitu menyederhanakan perizinan menjadi single-window seperti Malaysia, memberikan insentif fiskal khusus sektor data center, dan mengembangkan KEK digital baru selain Batam. Solusi terakhir, memperkuat talenta nasional untuk era infrastruktur AI.
IDPRO menargetkan Indonesia memiliki kapasitas 2,7 GW data center pada 2030, setara dengan pemain besar global.
Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sangat besar, tetapi tanpa reformasi regulasi, Indonesia hanya akan menjadi pasar konsumsi bukan pusat teknologi.
Jika langkah berani diambil sekarang, Indonesia bukan hanya bisa mengejar ketertinggalan, tetapi berpeluang menjadi digital hub terkuat di Asia Pasifik.
