Pemerintah Indonesia bersiap memasuki babak baru dalam pengambilan keputusan nasional. Melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), pemerintah akan menggunakan Agentic AI yang mampu bekerja sendiri tanpa instruksi langsung manusia.
Langkah itu dapat memperkuat pengambilan keputusan berbasis data bagi Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Agentic AI bukan untuk menggantikan manusia, tetapi memperkuat proses pengambilan keputusan,” kata Gogor Oko Nurharyoko, (Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi Setneg) dalam webinar “Strategi Implementasi Agentic AI di Lembaga Pemerintah”.
Dari Reaktif ke Proaktif
Selama ini, proses analisis kebijakan di lingkungan Setneg dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lama. Kehadiran agentic AI akan mengubah cara kerja pemerintah dari yang reaktif menjadi proaktif bahkan prediktif.
Gogor menjelaskan, sistem agentic AI ini mampu mendeteksi tren dan pola otomatis dari berbagai sumber data. Kemudian, sistem ini juga akan menyusun laporan yang tidak hanya menggambarkan situasi terkini tetapi juga proyeksi ke depan. “Bayangkan jika Presiden menerima laporan yang sudah mencakup prediksi dan pemodelan skenario. Proses kebijakan akan jauh lebih cepat, tepat, dan terarah,” ujarnya seperti dikutip govinsider.asia.
Transformasi ini juga sejalan dengan misi Setneg untuk memperkuat analisis kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), ketika setiap keputusan presiden bersandar pada wawasan lintas sektor yang real-time.
Wawasan Real-Time untuk Presiden
Salah satu keunggulan Agentic AI yang relevan adalah kemampuannya menarik dan menganalisis data dari beragam sumber publik mulai dari laporan instansi hingga percakapan media sosial. Gogor mencontohkan, pada program makan bergizi gratis, laporan resmi biasanya memakan waktu lama karena melalui proses birokrasi berjenjang. Sementara itu masyarakat sudah membagikan perkembangan di media sosial setiap jam.
Dengan agentic AI, data tersebut dapat dikumpulkan, diverifikasi, dan diolah otomatis menjadi rekomendasi kebijakan yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan. “Kalau kita terus bergantung pada metode lama, analisis kita akan selalu tertinggal dari kenyataan,” kata Gogor.
Namun, Gogor mengingatkan keberhasilan sistem agentic AI itu sepenuhnya bergantung pada digitalisasi data pemerintah. “Teknologi ini hanya bisa berjalan jika datanya sudah dalam format digital. Sementara banyak dokumen pemerintah masih berbentuk fisik,” jelasnya. Untuk itu, Setneg kini mempercepat digitalisasi arsip, laporan kebijakan, dan dokumen administratif agar bisa dianalisis secara terintegrasi oleh sistem AI.
Membangun Fondasi Pemerintahan AI
Dalam sesi lanjutan, Profesor Yudho Giri Sucahyo dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia menegaskan bahwa ada tiga fondasi utama sebelum AI dapat diterapkan secara efektif: kesiapan data, infrastruktur komputasi, dan sumber daya manusia.
“Kalau tiga fondasi ini sudah siap, barulah kita bisa bicara soal implementasi. Fondasi terpenting adalah data. AI tidak akan berfungsi maksimal tanpa data yang kuat dan terpercaya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya inisiatif Satu Data Indonesia yang menjadi tulang punggung integrasi data lintas instansi. Program ini memastikan standar pertukaran data nasional melalui API gateway pemerintah sekaligus menetapkan batas jelas antara data publik, pribadi, dan rahasia.
Selain data, Indonesia juga perlu memperkuat infrastruktur AI nasional, seperti pusat data berkapasitas besar dan sistem keamanan yang tangguh. Pemerintah RI kini sedang menyiapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Nasional AI dan Pedoman Etika AI yang akan menjadi rujukan penerapan AI secara aman dan bertanggung jawab.
Ujian untuk Birokrasi Digital
Menutup sesi, Yudho mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan pada teknologi, melainkan pada mentalitas birokrasi itu sendiri. “AI bukan ancaman, tapi ujian. Apakah birokrasi kita bisa berubah menjadi institusi yang lebih adaptif, efisien, dan bisa dipercaya,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Indonesia menapaki babak baru di mana kecerdasan buatan bukan lagi sekadar alat bantu, tetapi mitra strategis pemerintah dalam berpikir dan bertindak.
